BOJONEGORO – Proses lelang proyek pembangunan jembatan di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan proses lelang tersebut diduga tidak disertai tahapan verifikasi dokumen administrasi peserta maupun sistem penilaian (skoring) dalam menentukan pemenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat tiga peserta yang hadir dalam proses lelang proyek jembatan tersebut, yakni CV Wira Niaga, CV Khaisar, dan CV Tumbuh Kehendak Illahi.

Namun, muncul pertanyaan terkait mekanisme penetapan pemenang lelang. Pasalnya, proses tersebut diduga berlangsung tanpa adanya verifikasi kelengkapan dokumen administrasi peserta serta tidak disertai sistem skoring sebagai dasar penilaian dan penetapan pemenang.

Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa tahapan lelang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Sucipto Ahmad Najib, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) AWPI DPC Bojonegoro, mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasun yang disebut sebagai Ketua Lelang terkait mekanisme pelaksanaan dan penetapan pemenang.

Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi tersebut belum mendapatkan jawaban.

Dalam percakapan WhatsApp dengan pihak yang disebut sebagai Pak Wo selaku Ketua Lelang, Najib mempertanyakan tidak adanya verifikasi berkas administrasi dan sistem skoring dalam penentuan pemenang.

Berikut kutipan percakapan WhatsApp tersebut:

Pukul 11.39 WIB
“Assalamualaikum Bapak.”

Pukul 11.40 WIB
“Penetapan dan pengumuman peserta lelang kok mboten wonten verifikasi berkas administrasi dan skoring pemenang njeh?”

Pukul 11.41 WIB
“Saya tadi mau instruksi sebenarnya, Pak.”

Pukul 11.42 WIB
“Mohon maaf, masalah ini berdampak ke Timlak Bapak.”

Pukul 11.43 WIB
“Kulo Pak Najib.”

Pukul 12.09 WIB
“Skoring sistem pemenangnya kok gak ada, Pak?”

Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana proses evaluasi dilakukan, apakah seluruh peserta telah memenuhi persyaratan administrasi, serta apa dasar objektif yang digunakan dalam menetapkan pemenang.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran BKKD, transparansi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, pihak panitia lelang maupun Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pemilihan penyedia, dokumen evaluasi peserta, berita acara hasil lelang, serta dasar penetapan pemenang.

AWPI DPC Bojonegoro juga mendorong pihak terkait, termasuk instansi pengawas yang berwenang, untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ketua Lelang maupun panitia terkait masih perlu dimintai keterangan lebih lanjut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi.( red)