TUBAN — Rencana mobilisasi alat berat (rig) untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Lapangan Tawun Gegunung, Kabupaten Tuban, masih menunggu penyelarasan dengan pekerjaan perbaikan jalan. Pemerintah daerah dan PT Tawun Gegunung Energi (TGE) diharapkan segera menemukan solusi agar mobilisasi dapat berjalan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

KSO Pertamina EP–PT TGE sebelumnya mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban untuk menunda pekerjaan perbaikan jalan pada ruas Banjarworo-Kumpulrejo selama 10 hari, terhitung 29 Agustus hingga 7 September 2026.

Permohonan tersebut berkaitan dengan rencana mobilisasi rig dan kendaraan pendukung operasi yang membutuhkan akses bagi kendaraan bertonase besar. Penyelarasan waktu diperlukan agar mobilisasi berlangsung aman dan pekerjaan jalan tidak kembali terdampak kendaraan berat.

Ruas Banjarworo-Kumpulrejo merupakan jalan kabupaten, sehingga pengaturan pekerjaan dan pemanfaatannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Desa Kumpulrejo dan masyarakat sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi jalan apabila dilalui kendaraan berat.

Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan keberlangsungan akses masyarakat. Warga berharap mobilisasi tidak membuat jalan yang telah diperbaiki atau sedang dipersiapkan untuk diperbaiki kembali mengalami kerusakan.

PT TGE: Koordinasi Menjadi Prioritas

Perwakilan PT TGE menyampaikan bahwa permohonan penundaan pekerjaan jalan dilakukan untuk menyesuaikan tahapan mobilisasi rig. Menurut perusahaan, penyelarasan jadwal diperlukan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan aman sekaligus mempertimbangkan kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat.

Secara tidak langsung, pihak perusahaan juga menyampaikan komitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP Tuban setelah proses mobilisasi selesai. Koordinasi tersebut berkaitan dengan kondisi ruas jalan dan langkah pemulihan yang diperlukan.

«“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP terkait kondisi jalan setelah proses mobilisasi selesai,” kata perwakilan PT TGE.»

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melihat persoalan dari sisi kebutuhan operasional, tetapi juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang digunakan selama mobilisasi.

Dengan status jalan sebagai jalan kabupaten, pemerintah daerah memiliki posisi penting untuk mempertemukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.

Jalan Tetap Menjadi Perhatian

Persoalan mobilisasi rig pada akhirnya bukan hanya mengenai boleh atau tidaknya kendaraan berat melintas. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan kegiatan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kondisi jalan sebelum mobilisasi. Kondisi tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan keadaan jalan setelah kendaraan berat selesai melintas.

Pengaturan waktu dan rute kendaraan, pengamanan selama mobilisasi, serta mekanisme pemulihan apabila terjadi kerusakan juga dapat disepakati sejak awal.

Langkah tersebut akan memberikan kepastian bagi perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan mendapatkan kepastian akses untuk kegiatan operasional, sementara pemerintah daerah dan warga memiliki dasar yang jelas dalam mengawasi kondisi jalan.

Ada Potensi Manfaat Ekonomi

Di sisi lain, aktivitas operasi migas di Lapangan Tawun Gegunung berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi wilayah sekitar.

Kegiatan proyek dapat membuka kebutuhan tenaga kerja serta jasa pendukung, mulai dari transportasi, logistik, konsumsi pekerja hingga usaha kecil di sekitar lokasi operasi.

Aktivitas produksi migas juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui mekanisme yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi.

Namun, manfaat tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, koordinasi mengenai penggunaan infrastruktur publik menjadi bagian penting dari keberlanjutan kegiatan operasi.

Mencari Titik Temu

Guna menyelaraskan kepentingan investasi dan kesejahteraan warga, sinergi dari semua pihak yang berkompeten mutlak diperlukan untuk melahirkan solusi terbaik. Di samping itu, keterlibatan jajaran instansi pertahanan dan keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi faktor kunci dalam menjaga kondusivitas wilayah selama proses transisi proyek ini berlangsung.

Kesepakatan tersebut setidaknya mencakup jadwal mobilisasi, pengamanan lalu lintas kendaraan berat, kondisi awal jalan, serta langkah penanganan apabila ditemukan kerusakan.

Dengan cara itu, penundaan pekerjaan jalan tidak berhenti sebagai persoalan jadwal. Penyesuaian tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk memastikan pekerjaan perbaikan jalan tidak sia-sia karena langsung dilalui kendaraan berat.

Pada saat yang sama, kegiatan operasi perusahaan dapat tetap berjalan.

Penyelesaian persoalan ruas Banjarworo-Kumpulrejo pada akhirnya bukan soal siapa yang menang atau kalah. Yang lebih penting adalah memastikan mobilisasi rig segera terlaksana, jalan kabupaten tetap terjaga, dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan.( Red)