Bojonegoro, Aliansirakyatnews.com – Proyek konsolidasi pembangunan saluran drainase di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, mulai memunculkan indikasi persoalan serius. Sejumlah material cover u-ditch yang digunakan dalam proyek tersebut diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), namun tetap dipasang di lapangan.

Pantauan Aliansirakyatnews.com menunjukkan, beberapa cover u-ditch tampak mengalami retak struktural meski baru tiba di lokasi pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas material yang digunakan dalam proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seorang warga mengungkapkan, keretakan pada cover u-ditch sudah terlihat sejak awal material diturunkan. Namun, alih-alih diganti, material tersebut justru tetap dipasang sebagai bagian dari konstruksi saluran drainase.

“Dari awal datang sudah banyak yang retak. Tapi tetap dipasang. Kalau dilihat kualitasnya, kuat dugaan itu bukan produksi pabrikan resmi bersertifikat SNI,” ujarnya, Senin (12/01/2026).

Indikasi penggunaan material non-SNI dinilai berpotensi menurunkan mutu konstruksi dan berdampak langsung pada usia teknis bangunan drainase. Padahal, proyek ini bertujuan untuk mengendalikan aliran air dan mencegah genangan di kawasan permukiman warga.

Warga menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan teknis dari pihak terkait. Mereka menduga tidak maksimalnya fungsi pengawas proyek membuka ruang terjadinya penyimpangan spesifikasi teknis di lapangan.
“Kalau pengawasan berjalan ketat, material yang sudah retak seharusnya langsung ditolak. Ini justru dipasang, seolah-olah dibiarkan,” kata warga lainnya.

Lebih jauh, dugaan penggunaan material di luar spesifikasi kontrak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika material non-SNI digunakan, kualitas bangunan dipastikan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang telah dibayarkan, sehingga proyek berisiko tidak berumur panjang dan memerlukan perbaikan dini.

Warga mendesak aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan Inspektorat Daerah untuk turun langsung melakukan pemeriksaan fisik proyek. Selain itu, mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan proyek ini sebagai objek audit guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran.

“Ini uang rakyat. Kalau kualitasnya di bawah standar, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai baru beberapa tahun sudah rusak dan rakyat yang dirugikan,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas teknis terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan material non-SNI dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Sebagai informasi, proyek konsolidasi saluran drainase di Desa Tanjungharjo bersumber dari APBD Kabupaten bojonegoro  Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 627.264.020,78. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Sejahtera Tehnik, beralamat di Jalan Raya Margomulyo Nomor 269, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.(Mr)