Bojonegoro,Aliansirakyatnews.com – Universitas Bojonegoro (UNIGORO) menyoroti krisis serius pengelolaan hutan nasional melalui forum akademik bertajuk “Reformasi Politik Hukum Kehutanan dan Masa Depan Hutan Indonesia”.

Kegiatan ini menegaskan peran kampus dalam mendorong kebijakan kehutanan yang adil, berkelanjutan, dan konstitusional.

Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa sepanjang 2020–2025, tutupan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Riau menurun hingga 25–35 persen akibat ekspansi HPH, perkebunan sawit, serta penerbitan izin tanpa mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Sebanyak 97 persen wilayah adat tercatat tumpang tindih dengan konsesi, yang berdampak pada bencana ekologis dan kerugian negara triliunan rupiah.

 

UNIGORO menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan politik hukum kehutanan yang masih berparadigma eksploitatif dan bertentangan dengan UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat.

Sebagai solusi, UNIGORO mendorong reformasi kehutanan berbasis Neo-Adat Konservasi 3.0, dengan penguatan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat, moratorium HPH di wilayah rawan bencana, pembentukan pengadilan hutan adat, serta pengesahan RUU Hutan Adat.

UNIGORO menegaskan bahwa pelibatan masyarakat adat bukan pilihan ideologis, melainkan solusi konstitusional dan ilmiah untuk menekan deforestasi dan menyelamatkan masa depan hutan Indonesia.

Oleh – Wisnu saputra