Bojonegoro – Diduga memeras Kepala Desa (Kades) puluhan juta rupiah, dua oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro.

Kapolres AKBP M Budi Hendrawan bila semua berawal dari informasi satu Kepala Desa (Kades) yang merasa diperas oleh PU dan KO. dua oknum LSM GMBI itu meminta uang agar permasalahan tidak berlanjut ke ranah hukum.

“Mereka berdua ditangkap tangan usai menerima uang hasil pemerasan di salah satu warung kopi berada pusat kota,” ungkapnya Sabtu , 30/05/2020.

Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan barang bukti uang senilai 10 juta, beberapa unit hand phone serta satu buah sepeda motor. Keduanya sekarang ini masih menjalani pemeriksaan guna pengembangan ke pelaku lainya.

“Keduanya bakal dijerat tindak pidana pemerasan pasal 368 yang ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara,” imbuhnya.

Kapolres sangat mengapresiasi atas informasi dari Kades. Dirinya juga berharap bila ada Kades alami hal serupa yang dilakukan kedua oknum tersebut, kiranya dapat segera mengadukan guna diproses secara hukum.

“Apabila pernah mengalami hal serupa (diperas), jangan segan-segan melaporkan ke kami. Biar anggota segera melakukan tindakan hukum,” tegasnya.

Sementara itu , Hariri Muhartono ketua LSM Link Kontrol juga apresiasi langkah Kades dan tindakan cepat dari Polres Bojonegoro. Tapi sebaliknya, Kades dalam menggunakan segala sesuatu anggaran harus sesuai peraturan yang ada.

“Jangan sekali-kali mencoba menyelewengkan anggaran desa. Jika semua sesuai peraturan, Insya Allah tidak akan ada masalah,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Anto Sutanto Ketua Majelis Pers Nasional (MPN) Korwil Tuban, Atas kejadian tersebut, Polisi diharap lebih tanggap, sebab tanpa adanya perkara yang tidak benar dalam pengelolaan pendanaan yang transparan tidak mungkin akan terjadi perkara tersebut, pihaknya akan menelusuri Dugaan Kasus apa yang menjadi penyebab adanya transaksi Uang Suap.

“Kita berharap pihak kepolisian harus lebih jeli dan peka dalam kasus ini, tidak akan ada asap jika tanpa adanya api, apalagi sempat terjadi dugaan dua kali transaksi dan yang kedua itulah terjadi penangkapan.” kata Anto

Anto Susanto juga menambahkan bahwa ini hal serius yang harus diselidiki, sebab disatu pihak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertujuan mengawasi dan memantau pengelolaan lembaga negara, sedangkan satunya lagi sebagai pemangku kebijakan diwilayahnya, sehingga terjadilah perkara tersebut.

“Kita akan maksimalkan Anggota MPN Korwil Tuban bersama dengan MPN Korwil Bojonegoro untuk memantau kasus tersebut.” Tegas Anto (Mj/team) bersambung …