Pati – Pekerjaan pembangunan rabat beton dukuh manding – dukuh panggang desa kepohkencono pucakwangi dengan volume panjang 550 meter lebar 4 meter tebal 20 centimeter menggunakan dana desa sebesar 900 juta perlu dikaji ulang.

Dari hasil penemuan LSM Aliansi Rakyat diduga kegiatan pembangunan jalan rabat beton itu dijalankan tidak sesuai dengan RAB yang ada. Menurut LSM bangunan tersebut hanya dibangun dengan menggunakan dana di bawah angka Rp 900 juta.

Terkait hal ini Arifin Sekretaris LSM ALiansi Rakyat sudah meminta konfirmasi kepada Kepala  desa Kepohkencono sabtu (25/8/2018). Dari hasil konfirmasi kepala desa mengatakan besaran dana desa 100 persen untuk kepohkencono kurang lebih 1,2 Milyar. Sedangkan tahapan pencairan adalah 20 persen untuk tahap pertama sedang tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen.

“Dana desa yang diperuntukkan desa kepohkencono kurang lebih 1,2 milyar, adapun tahapannya 20 persen, 40 persen, 40 persen”, Kata Kepala Desa

Lebih lanjut disinggung terkait pembangunan rabat beton dukuh manding – dukuh panggang yang menghabiskan dana sebesar 900 juta kepala desa menguraikan jika dana yang digunakan menurut persentase sudah 60 persen.

“Pembangunan rabat beton dukuh manding – dukuh panggang menghabiskan dana sebesar 900 juta, yakni tahapannya ialah 60 persen”, Urai Kepala Desa

Sedangkan dari hasil kajian Arifin, LSM Aliansi Rakyat menurutnya pembangunan rabat beton dukuh manding – dukuh panggang menghabiskan uang sebesar 660 juta.

“Saya kira anggaran itu terlalu tinggi, saya kaji hanya habis 660 Juta saja”, Terang Arifin

Selain itu Arifin juga menambahkan tentang persentase dana desa tersebut diluar logika, Arifin menyebutkan dana 60 persen dari nominal 1,2 milyar yakni sebesar 720 Juta, sedangkan pembangunan rabat beton tersebut menghabiskan uang sebesar 900 Juta.

“Kuat dugaan bangunan Jalan rabat beton dukuh manding – dukuh panggang desa kepohkencono kecamatan pucakwangi ini dibangun tidak sesuai dengan RAB yang ada. Masa dengan dana sebesar 900 juta hasil bangunannya seperti ini. Jika hasil keterangan kepala desa yang digunakan 60 persen maka dari anggaran dana desa 2018 dari nominal 1,2 milyar yakni sebesar 720 juta. Sedangkan pembangunan menghabiskan dana 900 juta. Ini Dana Desa lho ada pertanggungjawabannya jadi tidak bisa main-main. Jangan dikira pemerintah desa sudah asal bangun tidak jelas pertanggung jawabannya,” Imbuh sekretaris LSM Aliansi Rakyat Zainal Arifin.

Arifin LSM Aliansi Rakyat juga menegaskan, akan tetap mengusut masalah ini. Jangan sampai Kabupaten Pati jadi contoh yang buruk dengan tidak becusnya pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN ini.

“Para kades harusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. karena setiap dana yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya”, Tandas Arifin

(Ar)