Tuban – Menyikapi Kembali Surat yang dilayangkan oleh perwakilan Masyarakat yang lahannya dilintasi oleh pipa pertamina yang dilakukan oleh pemenang tender kerja sama antara PT. GPP dengan pihak PT Pertamina EP Cepu untuk membangun fasilitas transportasi minyak mentah dari Desa Gayam ke Desa Mudi sepanjang 40 km,perwakilan Masyarakat Dan Kepala Desa Kembali Melayangkan Surat Ke SKK Migas.

Seperti yang di beritakan media aliansirakyatnews.com sebelumnya bahwasannya permasalahan yang dialami oleh beberapa masyarakat di Wilayah Bojonegoro dan Tuban selama kurun waktu 3 Tahun, tanah yang dilintasi Pipa Penyaluran Minyak mentah Oleh PT. GPP sampai saat ini sewa tanahnya tidak dibayarkan yang di karenakan PT. GPP sudah tidak Beroperasi Kembali.

Choirul Huda selaku Perwakilan PT. GPP yang ada di Lapangan membenarkan hal ini, bahwasannya setelah beberapa perwakilan Masyarakat dan kepala Desa yang ada di wilayah Bojonegoro dan tuban pada 12 Maret lalu Melayangkan Surat kepada PT. GPP Pusat untuk menanyakan Perihal kelanjutan Sewa lahan Kepada PT. GPP yang ada di Jakarta.

“Iya Mas Setelah Perwakilan Masyarakat Melayangkan Surat kepada PT. GPP Pusat untuk menanyakan Perihal kelanjutan Sewa lahan Kepada PT. GPP yang ada di Jakarta dan setelah Mendapatkan Surat balasan dari Pihak PT. GPP Pusat kini kembali Perwakilan Kepala Desa dan Masyarakat kembali melayangkan Surat Kepada SKK Migas, Ujar Choirul Huda.

Disisi lain AH selaku Kepala Desa Yang ada di wilayah Tuban mengatakan bahwasanya Pihaknya bersama Teman Kades yang lain sepakat melayangkan kembali Surat Kepada SKK Migas.

“Saya bersama 10 perwakilan Kepala Desa Yang ada di Bojonegoro dan Tuban Kembali melayangkan Surat kepada SKK Migas yang isinya antara lain, kami Mewakili Masyarakat memohon kepada SKK Migas agar PT. GPP segera bisa beroperasi Kembali supaya PT. GPP bisa segera merealisasikan Kewajibannya Kepada Kami,pungkas AH.

(Agus)