aliansirakyatnews.com, BOJONEGORO – Setelah menunggu cukup lama, warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dapat bernafas lega. Pasalnya, tali asih pengganti kompensasi dampak flare Control Processing Area (CPA) Lapangan Mudi, Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) diserahkan di balai desa setempat, Senin (11/09).

Disaksikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar H, perwakilan dari JOB P-PEJ dan SKK Migas menyerahkan secara simbolis tali asih yang berupa beras tersebut kepada perwakilan warga.

Menurut Nusdhi Septikaputra, Field Manager JOB P-PEJ, pemberian tali asih ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama penyelesaian dampak flare pada 12 April 2017 lalu.

“Seperti kesepakatan bersama, diberikan tali asih untuk empat bulan,” terang Nusdhi.

Untuk pemberian tali asih ini, diperlukan anggaran sebesar Rp. 1.122.400.000 yang akan dibagikan kepada kepala keluarga (KK) ring 1,2,3 dan 4 sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Harapannya dengan telah diserahkannya tali asih ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ke depan perusahaan selalu berupaya memperbaiki kinerjanya. Saat ini telah dimulai tahapan pemasangan kompresor yang harapannya akan mengurangi api flare sehingga tidak berdampak atau meminimalisir dampak yang ada kepada masyarakat sekitar.

Sementara itu Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si mengingatkan,sebenarnya tali asih yang diberikan ini merupakan hak masyarakat sekitar yang terdampak flare. Perolehan selama 4 bulan harus disyukuri, setelah proses panjang yang telah dilalui bersama.

“Semua harus dapat menghormati kesepakatan yang telah dibuat,” tegas wabup

Setelah Februari 2018 nanti, kontrak JOB PPEJ akan berakhir dan ditunjuk operator migas yang baru, sesuai kabar yang sudah beredar akan dipegang oleh Pertamina Hulu Energi (PHE).

Harapannya dengan dioperatori BUMN murni akan semakin mudah dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat, terutama dalam corporate social responsibility (CSR) dan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.

“Setelah ditentukan nanti, operator baru diharap segera dapat disosialisasikan. Sehingga jika ada kebijakan-kebijakan yang baru dapat segera diketahui dan dimusyawarahkan dengan baik dengan masyarakat,” tambah wabup.

Pemkab Tuban, menurut wabup akan selalu mengedepankan porsi seadil-adilnya, baik kepada perusahaan juga kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apalagi jika sudah berhubungan dengan keuangan negara yang serupiahpun harus ada pertanggungjawabannya.

“Pemkab akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat Tuban, sehingga diharapkan jika di kemudian hari ditemukan ada permasalahan, selalu dapat dikordinasikan dengan baik,” pungkasnya.

Sumber : Hum
Editor : Agus Kuprit