SURABAYA, AliansiRakyatNews.com – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Jawa Timur, Sugeng SP, angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan program strategis pemerintah tersebut harus dijaga integritasnya dan diselamatkan dari potensi penyimpangan oleh oknum pengelola di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng saat memberikan keterangan di Kantor Wilter GMBI Jawa Timur di Tuban, Rabu (12/03/2026).

Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh pihak harus ikut mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan awal.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan progresif yang sangat penting. Tujuannya memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak, mencegah stunting, serta mendukung kualitas pendidikan melalui kondisi kesehatan yang baik,” ujar Sugeng.

Ia menilai niat baik pemerintah melalui program tersebut harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Namun di sisi lain, pengawasan juga harus diperkuat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, LSM GMBI, kata Sugeng, memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial melalui monitoring terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah di Jawa Timur.

“Langkah ini bukan bentuk oposisi terhadap pemerintah, melainkan upaya konstruktif agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sugeng juga menegaskan komitmen organisasinya untuk membantu pemerintah menyukseskan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Namun dari hasil monitoring yang dilakukan di sejumlah daerah, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang dinilai cukup serius. Di antaranya terkait kualitas menu makanan yang dinilai kurang layak, mutu bahan pangan yang rendah, hingga dugaan pengelolaan yang tidak profesional oleh oknum tertentu.

“Temuan-temuan ini tentu memprihatinkan karena dapat merusak citra program yang sebenarnya sangat baik. Jika tidak segera ditindak tegas, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa menurun,” katanya.

 

GMBI juga mencatat adanya sejumlah kasus serupa di beberapa wilayah di Jawa Timur yang memicu polemik di tengah masyarakat.

Berdasarkan analisis internal organisasi, persoalan tersebut diduga dipicu oleh lemahnya pengawasan serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan.

Menyikapi kondisi tersebut, Sugeng menginstruksikan seluruh jajaran GMBI di tingkat kabupaten dan kota agar aktif melakukan monitoring serta pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program MBG.

Setiap temuan di lapangan, lanjutnya, harus dikoordinasikan secara sistematis dengan Badan Gizi Nasional maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan langkah yang dilakukan GMBI merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

“Program MBG harus diselamatkan. Oknum yang merusak integritas program harus ditindak tegas. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, LSM GMBI merupakan organisasi masyarakat yang telah memiliki struktur hingga tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah anggota mencapai ribuan orang.

Organisasi ini juga tercatat pernah mengikuti Diklat Sekolah Kader Kepemimpinan dan Bela Negara di Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, serta menerima piagam penghargaan dari Direktorat 22 Badan Intelijen Negara atas kontribusinya dalam pengamanan proses pelantikan Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI pada 20 Oktober 2024.
(Red)