Reporter : Fita

aliansirakyatnews.com, LAMONGAN –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (20/9).

Persetujuan itu ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2018 oleh Bupati Lamongan Fadeli dan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan APBD 2018.

Juru bicara Banggar Purwadi dalam laporannya menyampaikan sejumlah masukan dalam pelaksanaan KUA dan PPAS APBD 2018. Diantaranya terkait pelaksanaan di bidang pengairan.

Banggar dalam pendapatnya seperti disampaikan Purwadi melihat masih kurangnya fungsi waduk, baik sebagai penyalur irigasi maupun penampung air saat musim kemarau.

“Badan Anggaran menyarankan untuk memaksimalkan fungsi waduk dan embung di masyarakat dengan melakukan pengerukan, “ kata dia.

Sisi pendapatan daerah juga menjadi perhatian Banggar agar terus dilakukan penggalian potensi. Seperti dengan naiknya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di tepi jalan raya, Banggar menyarakankan agar dilakukan pendataan ulang secara berkala untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara Bupati Fadeli menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan bekerja bersama eksekutif dalam melaksanakan pembangunan.

Dia menyampaikan program utama yang akan dilaksanakan di 2018 diantaranya terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta sarana dan prasarana ketersediaan air baku maupun irigasi.

Program prioritas lainnya, lanjut dia, adalah pengurangan angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat.

Pendapatan Daerah dalam KUA PPAS APBD 2018 diproyeksikan sebear Rp 2, 571 triliun.

Salah satu komponen Pendapatan Daearh, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti disebutkan dalam laporan Banggar diproyeksikan bisa naik Rp 34. 489.215.571. Yakni dari Rp 436.519.037.265 menjadi Rp 471.008.252.837, atau naik 7, 9 persen.

Kemudian untuk Belanja Daerah, di tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp 2, 571 triliun. Dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp 1, 623 triliun dan Belanja Langsung Rp 948, 280 miliar.

Editor : Agus Kuprit