Editorial | Tim Redaksi

BOJONEGORO, AliansiRakyatNews.com – Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar merupakan salah satu instrumen fiskal terbesar yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan desa.

Dengan besarnya alokasi tersebut, BKKD seharusnya menjadi motor pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas jalan desa, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Namun dalam dinamika pelaksanaannya di lapangan, sejumlah persoalan mulai mencuat dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Beberapa isu yang berkembang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menyentuh tata kelola pelaksanaan program serta efektivitas pengawasan pembangunan desa.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah operasional batching plant di wilayah Desa Sumengko yang disebut-sebut terlibat dalam distribusi beton ready mix untuk sejumlah proyek pembangunan desa dalam program BKKD.

Informasi yang beredar di lapangan menyebut fasilitas produksi beton tersebut diduga telah beroperasi untuk mendukung kebutuhan proyek pembangunan desa. Namun pada saat yang sama, status kelengkapan perizinan usaha fasilitas tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik.

Persoalan ini tentu bukan sekadar menyangkut aspek administratif semata. Lebih dari itu, hal tersebut berkaitan dengan konsistensi penegakan regulasi terhadap aktivitas industri yang beroperasi di daerah, terlebih ketika kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, keberadaan industri yang memasok material bagi proyek pembangunan pemerintah seharusnya berada dalam kerangka regulasi yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Di sisi lain, penataan zonasi industri batching plant juga menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Dalam prinsip tata ruang wilayah, setiap kegiatan industri harus menyesuaikan dengan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari.

Selain isu perizinan dan zonasi industri, dinamika lain yang muncul dalam pelaksanaan BKKD berkaitan dengan distribusi material beton ready mix ke sejumlah lokasi pekerjaan proyek desa.

Beberapa pelaksana kegiatan di tingkat desa menyampaikan adanya indikasi ketidaksesuaian antara volume beton yang tercantum dalam dokumen Delivery Order (DO) dengan volume material yang diterima di lapangan.

Apabila indikasi tersebut benar terjadi, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pengiriman material, tetapi juga berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas konstruksi infrastruktur yang dibangun.

Dalam pekerjaan konstruksi, ketepatan volume beton merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan kekuatan struktur dan daya tahan infrastruktur.

Ketidaksesuaian antara perencanaan teknis dengan material yang digunakan berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan dan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan pelaksanaan program BKKD.

Selama ini, pengawasan program pembangunan desa sering kali lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan pelaporan kegiatan, sementara pengendalian mutu pekerjaan fisik di lapangan belum selalu dilakukan secara optimal.

Akibatnya, berbagai persoalan teknis kerap baru terungkap setelah pekerjaan selesai atau ketika infrastruktur mulai dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, pelaksanaan BKKD di Kabupaten Bojonegoro memang telah mengalami sejumlah perubahan kebijakan dari tahun ke tahun.

Pada periode sebelumnya, seperti tahun 2023, program ini lebih banyak mengedepankan skema swakelola dan pendekatan padat karya yang melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Namun setelah terbit Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024, terdapat sejumlah penyesuaian mekanisme pelaksanaan, termasuk pembatasan bahwa setiap desa hanya dapat mengajukan satu jenis program BKKD dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan tersebut secara administratif dimaksudkan untuk meningkatkan fokus pelaksanaan program. Namun berbagai dinamika yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam pengendalian mutu pembangunan desa masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara serius.

Dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, program BKKD tidak hanya menjadi proyek pembangunan biasa. Program ini merupakan instrumen strategis pembangunan desa yang menyangkut penggunaan dana publik dalam skala besar.

Karena itu, pelaksanaan BKKD 2025 patut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola program, mulai dari distribusi material pembangunan, pengawasan teknis pekerjaan fisik, hingga konsistensi penegakan regulasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan desa.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah membuka forum evaluasi terbuka bersama seluruh pemerintah desa, sebagai pelaksana utama kegiatan pembangunan di lapangan.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai dinamika pelaksanaan BKKD, termasuk berbagai kendala yang selama ini kerap hanya disampaikan secara informal di tingkat desa.

Transparansi evaluasi semacam ini penting agar program pembangunan desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada akhirnya, dengan besarnya anggaran yang digelontorkan, publik tentu berharap BKKD tidak hanya menjadi proyek pembangunan berskala besar, tetapi juga menjadi contoh bagaimana tata kelola pembangunan desa dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebab pembangunan desa yang kuat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas tata kelola dan kualitas infrastruktur yang dihasilkan

.Bersambung