AliansiRakyatNews.com | Jakarta — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui sinergi lintas lembaga. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan yang juga diikuti oleh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring itu dipimpin Karobinkar SSDM Polri yang juga menjabat Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Langgeng Purnomo.

Dalam pemaparannya, Langgeng menyebut rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi serta konsolidasi program ketahanan pangan nasional, khususnya sektor jagung pakan ternak.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pada sektor hulu, Polri berupaya menjadi jembatan bagi kelompok tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan perbankan yang tergabung dalam Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

 

inplenmentasi program tersebut telah berjalan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat, khususnya di kawasan Nagreg dan Ciamis. Petani di daerah tersebut mendapatkan akses kredit modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan pertanian jagung.

Perwakilan Himbara dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026 yang juga dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.

Selain membantu permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berupaya melindungi petani dari permainan harga di tingkat tengkulak. Hal tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih stabil.

Pada tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mampu mendorong pembelian dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Langgeng.

Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Melalui penguatan ekosistem pertanian jagung dan pendampingan yang berkelanjutan, Polri berharap kesejahteraan petani meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.
(Red)