Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya pada Pemerintah Kabupaten Pati yang telah menjadi satu-satunya kabupaten di Jateng yang telah melakukan transaksi secara nontunai (cashless) untuk

pembayaran seperti gaji, uang perjalanan
dinas, honor, hibah, rekanan proyek, dan lain-lain.

Transaksi ini diyakini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan pungli di daerah.

“Kabupaten Pati mulai gencar menerapkan gerakan ini dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Oleh karena itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti serta mencontohnya,” kata Ganjar, baru-baru ini di acara Penandatanganan Deklarasi Komitmen Implementasi Transaksi Nontunai Pemerintah Daerah se-Jateng, yang digelar di Hotel Gumaya Semarang.

Pemberlakuan transaksi nontunai ini diyakini Ganjar dapat meningkatkan pendapatan karena kebocoran di lapangan akan lebih banyak yang bisa dicegah.

Ditegaskan Ganjar, Pati adalah Kabupaten pertama yang menerapkannya. “Sedangkan lainnya adalah kotamadya-kotamadya yang memang berada di kota besar, yaitu kota Surakarta, Salatiga, dan Magelang”, imbuh Ganjar.

Terhitung mulai 1 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Pati telah memberlakukan transaksi nontunai tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Suharyono dalam acara tersebut juga menegaskan bahwa kebijakan ini selain untuk memenuhi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, sistem ini juga bertujuan untuk mencegah praktek pemotongan
anggaran oleh oknum tertentu.

“Dengan layanan tersebut, anggaran yang dicairkan bisa diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan melalui nomor rekening dari bank yang sudah
bekerja sama dengan Pemda, tanpa ada
potong sedikitpun”, tegasnya.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Pati Haryanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong
terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan berbasis
elektronik-government (E-Govt).

Diakui Bupati, memang hingga saat ini di tingkat nasional sekalipun belum banyak Kabupaten yang berani menerapkannya.

Hal ini lantaran masih banyak Pemkab yang belum mempunyai SDM dan infrastruktur yang mumpuni untuk menerapkannya.

Program Transaksi non tunai ini, lanjut Haryanto, juga sekaligus untuk mewujudkan Pati Smart City. (AR/FN /MK)