Tuban, Aliansirakyatnews.com —
Klaim Pemerintah Desa Mulyoagung yang menyebut telah bergerak cepat dalam menangani retakan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan saluran irigasi pascabanjir menuai sorotan warga. Sejumlah masyarakat menilai retakan bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan kuat diduga dipicu oleh kualitas konstruksi yang sejak awal tidak memenuhi standar teknis.

Seorang warga, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut bahwa retakan sudah terlihat tak lama setelah proyek selesai dikerjakan, bahkan sebelum banjir besar terjadi.
“Retakan ini bukan baru muncul setelah banjir. Sejak awal sudah terlihat, tapi dibiarkan. Baru setelah ramai, dilakukan tambal sulam,” ujarnya kepada Aliansirakyatnews.com.

Warga juga mempertanyakan langkah “maintenance” yang diklaim Pemdes, karena hingga kini belum ada penjelasan terbuka terkait hasil evaluasi teknis, spesifikasi material, maupun pihak pelaksana proyek.

“Kalau memang bangunan sesuai spesifikasi, seharusnya tidak mudah retak. Jangan sampai perbaikan hanya menutupi masalah, bukan menyelesaikan akar persoalan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Mulyoagung belum mempublikasikan secara terbuka dokumen teknis proyek, termasuk RAB, gambar perencanaan, dan hasil pengawasan. Padahal, proyek tersebut menggunakan dana publik yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Aktivis pemantau kebijakan publik di Tuban menilai kasus ini perlu diaudit secara independen.

“Jika benar terjadi retakan struktural, maka ini bukan sekadar soal perawatan, tetapi indikasi kegagalan konstruksi yang harus ditelusuri penyebabnya, termasuk kemungkinan pelanggaran spesifikasi teknis dan tata kelola anggaran,” tegasnya.

Aliansirakyatnews.com menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proyek desa benar-benar memberi manfaat jangka panjang, bukan sekadar menampilkan kesan respons cepat tanpa penyelesaian substansial.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Desa Mulyoagung dan pihak terkait lainnya.

Oleh: M. Mursyid