Tuban, Aliansirakyatnews.com – Dugaan pembangunan tower seluler telekomunikasi tanpa izin lengkap di Kabupaten Tuban kian memunculkan pertanyaan serius. Meski persoalan ini telah bergulir hampir dua bulan, aktivitas pembangunan diduga masih berlangsung tanpa hambatan berarti, sementara penegakan hukum di tingkat daerah belum tampak bergerak.

Hasil penelusuran awak media di lokasi menunjukkan tidak ditemukannya papan informasi perizinan yang lazim terpasang pada proyek berizin. Sejumlah pekerja terlihat beraktivitas, sementara tidak ada tanda penghentian kegiatan maupun segel resmi dari instansi berwenang.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya pembiaran terhadap aktivitas usaha yang belum memenuhi persyaratan hukum. Padahal, dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, pembangunan tower telekomunikasi dikategorikan sebagai usaha berisiko tinggi yang mensyaratkan izin lengkap dan terverifikasi sebelum kegiatan dimulai.

Satpol PP Kabupaten Tuban sebagai penegak Perda dan aturan kepala daerah hingga kini belum memberikan keterangan terbuka terkait status legalitas tower tersebut. Tidak adanya penjelasan resmi memperkuat kesan lemahnya fungsi pengawasan serta minimnya transparansi kepada publik.

Lebih jauh, ketiadaan tindakan administratif seperti penghentian sementara, penyegelan lokasi, atau penerapan sanksi awal memunculkan pertanyaan: apakah dugaan pelanggaran ini telah diperiksa secara serius, atau justru terhenti di level administrasi tanpa tindak lanjut di lapangan?
Sorotan tak hanya tertuju pada Satpol PP.

DPRD Kabupaten Tuban, khususnya komisi yang membidangi perizinan dan penataan ruang, juga dipertanyakan perannya. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan memanggil OPD terkait untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini belum terdengar adanya langkah pengawasan terbuka yang disampaikan kepada publik.

Di sisi lain, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki mandat melakukan audit kepatuhan perizinan dan evaluasi kinerja pengawasan OPD dinilai belum terlihat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dalam kasus ini.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, lambannya respons pemerintah daerah berpotensi menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Pembiaran terhadap usaha yang diduga belum berizin tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian fiskal daerah, tetapi juga membuka ruang ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang patuh terhadap aturan.

“Ketika aktivitas tanpa izin dibiarkan, publik wajar mempertanyakan apakah regulasi benar-benar ditegakkan atau justru dinegosiasikan,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik asal Bojonegoro, Kamis (1/1/2026).

Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati Tuban memegang kendali penuh atas koordinasi OPD. Publik menilai, kepala daerah memiliki ruang dan kewenangan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani cepat, transparan, dan terukur.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun kepala daerah terkait progres penanganan dugaan pembangunan tower telekomunikasi tersebut.

Sebagai pembanding, DPRD Kabupaten Tuban sebelumnya pernah menunjukkan sikap tegas dalam kasus serupa. Komisi II DPRD secara terbuka meminta Satpol PP tidak hanya menghentikan kegiatan, tetapi juga menyita peralatan hingga seluruh proses perizinan diselesaikan.

“Kami minta tindakan nyata. Jika belum berizin, hentikan kegiatan dan sita seluruh peralatan,” tegas Fahmi Fikroni, anggota DPRD Komisi II Tuban.

Kini publik menanti, apakah ketegasan serupa benar-benar diterapkan secara konsisten, atau justru berhenti pada pernyataan normatif.

Tanpa tindakan nyata, regulasi berisiko kehilangan daya paksa, sementara kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah kian tergerus.

(Mr)