Bojonegoro, Aliansirakyatnews.com – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bulu, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, kembali menjadi sorotan warga.

Dana ratusan juta rupiah yang dikucurkan pemerintah sejak 2015 hingga 2021 dinilai tidak memberikan manfaat nyata dan kini dipertanyakan arah serta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan keterangan warga, pada tahun 2015 pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp90 juta yang diperuntukkan bagi usaha simpan pinjam.

Selanjutnya, pada tahun 2020, dana sebesar Rp100 juta kembali digelontorkan untuk pengembangan sektor pertanian, termasuk penjualan pupuk dan sarana produksi lainnya. Namun, program tersebut dilaporkan tidak lagi berjalan.

Tak berhenti di situ, pada tahun 2021 pemerintah kembali menyalurkan dana sebesar Rp70 juta kepada BUMDes. Hingga kini, masyarakat mengaku tidak mengetahui secara pasti pemanfaatan dana tersebut, termasuk perkembangan usaha yang seharusnya dikelola.

Selain persoalan dana, BUMDes Desa Bulu juga tercatat memiliki aset berupa dua unit traktor.
Namun, keberadaan aset tersebut saat ini tidak diketahui, sehingga memunculkan dugaan lemahnya pengelolaan dan pengawasan terhadap kekayaan desa.

Warga menyebut persoalan ini telah beberapa kali dibahas dalam forum musyawarah desa. Namun, hingga saat ini belum ditemukan titik temu yang memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan, pengelolaan dana, maupun status aset BUMDes tersebut.

“Masyarakat berhak tahu ke mana dana dan aset desa itu dikelola. Jika ada penyalahgunaan, tentu harus ada pertanggungjawaban,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Masyarakat Desa Bulu mendesak pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk membuka laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga meminta pihak berwenang, termasuk inspektorat dan aparat penegak hukum, untuk melakukan audit menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dan aset BUMDes.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa dan pengurus BUMDes Desa Bulu belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.(Mr)