Bojonegoro,Aliansirakyatnews.com — Proyek pembangunan saluran air di wilayah RT 11, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kembali menuai sorotan publik.

Selain belum rampung, pekerjaan proyek tersebut meninggalkan dampak kerusakan serius pada badan jalan aspal serta trotoar lingkungan.

Fakta di lapangan diperkuat dengan dokumentasi visual yang menunjukkan kerusakan fisik dan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat bekas galian proyek yang tidak dikembalikan ke kondisi semula. Aspal di sisi jalan tampak terkelupas dan amblas, sementara lapisan dasar hanya ditimbun material pecahan tanpa pemadatan memadai.

Lebih lanjut, foto kedua memperlihatkan pengukuran langsung di lapangan menggunakan meteran, yang menunjukkan lebar dan dimensi beton saluran diduga tidak seragam. Pada sisi bawah bangunan, terlihat rongga dan lubang pada struktur beton yang mengindikasikan mutu pengecoran kurang padat serta berpotensi tidak memenuhi standar teknis konstruksi.

Seorang warga RT 11, Engan di sebutkan namanya menuturkan bahwa kerusakan tersebut merupakan dampak langsung dari pengerjaan proyek yang dinilai tidak tuntas dan minim pengawasan.

“Pengerjaannya tidak selesai-selesai. Jalan rusak, aspal retak. Penimbunan malah warga yang bantu sendiri karena kalau nunggu kontraktor lama. Mereka sering pindah-pindah lokasi,” ujarnya.

Warga juga menyoroti penutup saluran air (cover box) yang dipasang. Material tersebut diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), baik dari sisi ukuran maupun kualitas. Bahkan muncul dugaan bahwa cover tersebut berasal dari produksi home industri, sehingga kualitasnya tidak seragam dan mudah mengalami kerusakan.

Proyek saluran air ini diketahui dikerjakan oleh CV. Sejahtera Tehnik, beralamat di Jl. Raya Margomulyo No. 269, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan nilai anggaran mencapai Rp627.264.020,78. Dengan nilai anggaran tersebut, proyek seharusnya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, termasuk pemulihan kondisi jalan pasca pekerjaan.

Kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan serius terkait peran pengawasan dinas teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta konsultan pengawas proyek. Dalam proyek yang menggunakan anggaran publik, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah ketidaksesuaian volume, mutu material, hingga metode kerja.

Apabila dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan kerusakan dini ini tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara, baik dalam bentuk pekerjaan yang tidak sesuai kontrak maupun kebutuhan perbaikan ulang menggunakan anggaran tambahan.

Warga berharap dinas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, audit teknis, serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Selain itu, masyarakat mendesak agar kerusakan jalan akibat proyek segera diperbaiki dan pihak pelaksana diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas keluhan warga dan temuan visual di lapangan. (Mr)