Bojonegoro,Aliansirakyatnews.com— Gelombang kritik terhadap pelaksanaan proyek pembangunan desa kembali mencuat di Desa Tunggangan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Warga mempertanyakan transparansi dan kualitas proyek jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, menyusul temuan dugaan penyimpangan spesifikasi teknis di lapangan.

Sorotan warga bermula dari tahapan krusial konstruksi rigid beton, yakni pemasangan cross pengikat yang berfungsi menjaga kekuatan dan daya tahan struktur jalan. Berdasarkan hasil pengamatan dan inspeksi mandiri, warga menduga pemasangan komponen tersebut tidak sesuai dengan standar teknis yang semestinya.

Untuk memastikan dugaan tersebut, sejumlah warga mengambil sampel pada dua titik cross pengikat. Dalam sebuah video yang kemudian beredar luas, terlihat besi rangka ditarik keluar dari dalam struktur beton. Hasilnya, panjang besi yang terangkat hanya berkisar antara 40 hingga 50 sentimeter.

Padahal, mengacu pada spesifikasi teknis konstruksi rigid beton, cross pengikat seharusnya tertanam dengan panjang minimal sekitar 1,5 meter. Selisih yang mencapai hampir satu meter ini dinilai warga sebagai kejanggalan serius dan tidak dapat dianggap sekadar kesalahan teknis.
“Ini bukan asumsi, tetapi fakta di lapangan. Ada bukti visual dan pengambilan sampel langsung. Kami ingin proyek ini diaudit secara terbuka,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menduga kuat telah terjadi pemangkasan volume pekerjaan pada proyek tersebut. Jika dugaan itu terbukti, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus memunculkan indikasi kelebihan bayar dalam pelaksanaan proyek.

Masyarakat pun mendesak aparat pengawas dan instansi terkait agar segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka meminta pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan dan pengawasan BKKD dipanggil untuk dimintai keterangan secara terbuka.

Menurut warga, penegakan aturan yang tegas merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan pola pembangunan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.
“Anggaran publik harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar proyek yang terlihat selesai tetapi rapuh sejak pondasinya,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak tim pelaksana proyek, Pemerintah Desa Tunggangan, maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku pemberi bantuan belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi.(Mr/red)