Bojonegoro,Aliansirakyatnews.com— Sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran negara dan daerah kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, meski progres pekerjaan di lapangan belum sepenuhnya rampung dan hasil pekerjaan belum melalui uji mutu, laporan administrasi justru mencatat serapan anggaran telah mencapai 100 persen.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara progres fisik dan realisasi keuangan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait mekanisme pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

Sejumlah pengamat menilai praktik pencairan anggaran berbasis kelengkapan dokumen, tanpa mempertimbangkan kondisi riil pekerjaan, berpotensi menyalahi prinsip tata kelola keuangan negara. Pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan prestasi kerja nyata, bukan semata-mata laporan administrasi.

“Jika progres fisik tertinggal tetapi dana sudah dicairkan penuh, maka logika pengelolaan keuangan negara menjadi terbalik. Dokumen seolah mengalahkan fakta di lapangan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Situasi tersebut dinilai bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan pola berulang yang kerap muncul pada proyek-proyek publik. Publik pun mulai mempertanyakan peran aparat pengawas serta penegak hukum dalam memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait maupun aparat penegak hukum mengenai langkah evaluasi atau penyelidikan atas pencairan anggaran pada proyek-proyek yang belum sepenuhnya selesai tersebut.

Publik berharap adanya sikap tegas dan transparan agar praktik serupa tidak terus berulang. Sebab, serapan anggaran bukanlah indikator keberhasilan apabila tidak sejalan dengan kualitas dan penyelesaian pekerjaan di lapangan.(Mr/red)