Tuban  – Proyek pembangunan U-Ditch beton drainase di Desa Jati, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tengah menuai sorotan publik.

Proyek bernilai ratusan juta rupiah itu diduga dikerjakan asal-asala dan tidak sesuai spesifikasi teknis, bahkan tanpa papan informasi proyek yang seharusnya wajib terpasang di lokasi pekerjaan.

Pantauan tim media di lapangan menunjukkan, sejumlah bagian saluran U-Ditch tampak tidak memiliki lantai dasar beton, padahal elemen itu penting untuk memperkuat daya tahan konstruksi.

Tanpa pondasi dasar yang kuat, saluran drainase berpotensi cepat rusak atau ambles setelah musim penghujan tiba.

Selain itu, pengerjaan di lapangan terkesan tidak diawasi. Saat tim media ini mencoba mencari keberadaan mandor, pengawas, atau konsultan proyek, tak satu pun terlihat di lokasi. Bahkan, para pekerja memilih bungkam saat dimintai keterangan mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Salah satu pekerja yang tidak mau disebut namanya hanya mengatakan, bahwa pekerjaan dilakukan sesuai perintah atasan, namun ia tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksananya. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut minim pengawasan dan transparansi.

Lebih lanjut, hasil penelusuran di sistem LPSE Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa proyek tersebut tercatat dengan nama tender “Pembangunan Saluran Drainase Desa Jati , Kecamatan Soko”, dengan pagu anggaran Rp591.000.000 dan nilai HPS yang sama.

Tender tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban, dengan metode tender pascakualifikasi satu file harga terendah.

Berdasarkan data pengumuman hasil evaluasi, pemenang tender tercatat adalah CV SUMBER BENING, beralamat di Desa Kembangbilo, Kabupaten Tuban, dengan nilai penawaran sebesar Rp580.130.711,26.

Namun, pelaksanaan proyek di lapangan tidak mencerminkan kualitas pekerjaan senilai ratusan juta rupiah.

Material bekas galian disebut digunakan kembali tanpa perataan pasir, sambungan antar-U-Ditch tidak diberi adukan semen, dan tepi saluran pun tidak diperkuat campuran beton sebagaimana mestinya.

“Kalau begini terus, drainase ini paling setahun sudah retak atau jebol,” ujar Parto warga setempat.

Lebih ironis lagi, papan nama proyek tidak ditemukan di lokasi, padahal keberadaan papan tersebut merupakan bentuk transparansi publik sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

 

Tanpa papan informasi, publik tidak dapat mengetahui sumber dana, nilai kontrak, hingga pelaksana proyek, yang akhirnya menimbulkan dugaan proyek siluman.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Tuban pun menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak dinas teknis. Mereka menilai, seharusnya setiap pekerjaan infrastruktur menggunakan pengawas lapangan aktif untuk memastikan mutu dan keselamatan pekerjaan.

“Kalau proyek seperti ini dibiarkan, yang rugi masyarakat. Drainase itu kan untuk mencegah banjir, tapi kalau asal-asalan ya percuma,” tegas Abdur Rasyid salah satu aktivis pemerhati pembangunan di Tuban, Minggu (26/10/2025).

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Tuban belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan ketiadaan papan proyek di lokasi.

Publik berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan di lapangan dan memastikan proyek drainase senilai lebih dari setengah miliar rupiah itu benar-benar dikerjakan sesuai aturan.(Red)