Friday, 29-03-2024 02:56:58 pm

Breaking News

Pemkab Tuban Berikan Perhatian Serius Pada Nenek Kaminah Tuban Jawa Timur.
Home / / Detail berita

Aksi Damai Aliansi Elemen Masyarakat Kudus Tolak Konspirasi Proyek APBD Berkedok ASPIRASI

AliansiRakyatNews -
(823 Views) Rabu, 25 Oktober 2017 - 6:01



Reporter : Kasrom


aliansirakyatnews.com, KUDUS
– Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Elemen Masyarakat Kudus yang terdiri dari Lsm Perintis, Reformasi, hitam putih, MPUR, KMKB, GNPK Rabu 25/10/17 melakukan aksi damai.

aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan diawali dari depan Pendopo Kabupaten Kudus tepatnya di tugu air mancur. Selanjutnya masa yang terdiri dari puluhan orang tersebut melakukan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri Kudus yang berjarak sekitar 500 meter dari Pendopo Kabupaten kudus.



Aksi tersebut terjadi disebabkan lambannya pembahasan anggaran Pemkab Kudus yang dilakukan oleh Eksekutif bersama Legis latif diwarnai tarik ulur bahkan dikatakan molor.

Proses yang terjadi disebabkan konspirasi berorientasi kepentingan pribadi. Terutama kepentingan oknum anggota dewan yang mengambil kepentingan pribadi dengan memasukan proyek dengan dalih aspirasi.

Sumardi salah seorang anggota koordinator aksi mengatakan, ” sah-sah saja bahkan dibenarkan oleh aturan jika anggota dewan membawa aspirasi rakyat dalam bentuk proyek pembangunan.

Yang aneh adalah,ketika proyek aspirasi yang didanai oleh APBD di klaim menjadi proyek pribadi milik anggota dewan.

“realita inilah yang menyebabkan paket kegiatan APBD menjadi terkapling-kapling dan dikelola secara pribadi, dengan dikerjakan menggunakan tangan orang lain, bahkan dijual pada pihak kontraktor dengan prosentasi tertentu. “pungkasnya Sumardi.

Secara bergantian dalam orasinya Aliansi Elemen Masyarakat Kudus menyampaikan pernyataan sikap:

1. Meminta aparat Kejaksaan dan Kepolisian lebih kreatif dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum DPRD dan OPD diKudus yang melakukan konspirasi mengkorup uang Rakyak proyek APBD.

2. Proyek aspirasi berpotensi terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi. Proyek berlabel aspirasi meresahkan dan merugikan masyarakat.

3. Pengawasan pelaksanaan proyek yang dibiayai uang rakyat oleh aparat penegak hukum harap dimaksimalkan

4. Tegakkan proses aturan pelaksanaan proyek yang dibiayai uang rakyat secara bebas dari intervensi dari kepentingan oknum pejabat OPD dan DPRD

5. wujudkan penganggaran yang bersih dari kepentingan pribadi dengan memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Editor : Agus

0
0%
like
0
0%
love
0
0%
haha
0
0%
wow
0
0%
sad
0
0%
angry



Categorised in: