Surabaya – Menjelang peringatan May Day 2018, Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur (APBJ) beranggotakan FSRP-KSN, FBTPI-KPBI, KP-SPBI, SP Danamon, WADAS dan KontraS melakukan konsolidasi di kantor KontraS Surabaya, 27/04/2018.

Afik Irwanto (Koordinator APBJ) menilai bahwa dalam tahun-tahun politik sekarang, gerakan buruh dihadapkan pada situasi pertarungan kekuatan elit politik dan partai-partai peserta pemilu dalam perebutan kekuasaan. Partai-partai peserta pemilu yang tidak memiliki track record dan konsistensi yang baik dalam perjuangan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Sehingga tahun politik ini bukanlah menjadi tahun-tahun yang bermanfaat untuk kemajuan taraf hidup kesejahteraan rakyat, namun hanya sekedar menjadi ajang jual beli suara rakyat demi melanggengkan kekuasaan elit politik dan partai-partai politik peserta pemilu.

Menurut Afik, pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan Pengusaha terhadap UU Ketenagakerjaan terus berlangsung meskipun upaya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghadang terus digencarkan.

Demi kepentingan investasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai kepanjangan tangan Pemerintah berlomba untuk melepaskan Pengusaha yang melanggar dari jeratan hukum. Hal ini tentu saja sangat merugikan para buruh dan menunjukan betapa pembangunan di era kepemimpinan Jokowi-JK ini abai terhadap kepentingan mayoritas rakyatnya.

Hal serupa diungkapkan Fatkhul Khoir (KontraS) bahwa menjelang momentum peringatan May Day sebagai hari perjuangan paling bersejarah bagi kaum buruh, Pemerintah dan aparaturnya begitu gencarnya melakukan upaya penggembosan dan pembelokan semangat perjuangan kaum buruh.

1 Mei yang ditetapkan menjadi hari libur nasional agar dapat digunakan oleh kaum buruh untuk memperingati tonggak sejarah perjuangannya, justru dibelokkan oleh Pemerintah dengan seruan dan ajakan untuk hura-hura dan acara-acara liburan yang jauh dari makna perjuangan buruh.

Ini tak lebih demi kepentingan menjauhkan buruh dari penyatuan kekuatannya dan ketakutan pemerintah terhadap gugatan kaum buruh terhadap ketimpangan sosial yang selama ini terjadi akibat penghisapan dan penindasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemilik modal dan pemerintah yang berkuasa.

Melihat fakta bahwa tidak ada satu partai politik, baik partai lama maupun partai baru yang mewakili kepentingan rakyat, maka Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur menyatakan sikap :

1.Menuntut kepada Pemerintah yang berkuasa untuk segera mencabut PP 78/2015 yang menyengsarakan kaum buruh dan menuntut pemberlakuan upah layak nasional

2.Menuntut kepada Pemerintah untuk menghapus sistem kontrak dan outsourcing

3.Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-haknya demi tegaknya kemanusian di Indonesia

4.Menuntut kepada Pemerintah untuk mengembalikan subsidi rakyat dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok

5.Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri

6.Untuk melaksanakan industrialisasi nasional itu, kami menuntut kepada pemerintah untuk menangkap, mengadili, memenjarakan semua pelaku korupsi dan menyita seluruh hartanya untuk digunakan pembiayaan pembangunan industrialisasi nasional

7.Nasionalisasi aset-aset bangsa yang dikuasai asing

8.Dalam mewujudkan reforma agraria sejati, kami menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan ijin penguasaan lahan oleh korporasi-korporasi swasta dan mengembalikan kepada Negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat

9.Menuntut Pemerintah untuk menghentikan penambangan dan pembangunan infrastruktur yang merampas hak hidup rakyat

“Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur (APBJ) mengajak seluruh gerakan rakyat untuk bangkit membangun kekuatan politik alternatif demi mewujudkan Indonesia berkadilan. May Day 2018 akan menjadi ajang penegasan komitmen gerakan buruh terhadap kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam meraih demokrasi dan kesejahteraannya.” tutup Dannis Seniar Yullea Paripurna (Ketua SP Danamon).

Lyan Widia